Warga DKI Jakarta yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat berbelanja di Jakgrosir Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Foto diambil di Jakgrosir, Jumat (8/9/2017).

Warga DKI Jakarta yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat berbelanja di Jakgrosir Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Foto diambil di Jakgrosir, Jumat (8/9/2017).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana public service obligation (PSO) atau subsidi untuk daging bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar ( KJP).

Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya pada tahun 2018 yang biasa digunakan untuk membeli stok daging terlebih dahulu.

“Kalau memang (PMD) tidak bisa, maka untuk pengadaannya kami akan minta uang dari yang PSO,” ujar Marina saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/11/2017).

Marina menjelaskan, setiap tahunnya, dana yang dialokasikan untuk daging bagi pemegang KJP berasal dari PSO. Namun, PSO itu cair dengan sistem down payment (DP) 10 persen terlebih dahulu. Sementara itu, sisanya akan dibayarkan dengan sistem reimbursesetelah diverifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta.

Baca juga : Anies-Sandiaga Tak Berikan Penyertaan Modal kepada 5 BUMD DKI

Untuk memastikan stok daging bagi pemegang KJP tetap terjaga, PD Dharma Jaya biasanya menggunakan dana PMD untuk membeli daging.

Jika PMD tidak turun, kata Marina, PD Dharma Jaya tidak akan memiliki modal untuk membeli stok daging. Oleh karena itu, dia meminta PSO untuk daging subsidi tersebut dicairkan sejak awal.

Baca juga : Sandi: 5 BUMD DKI Tak Keberatan Tak Diberi Penyertaan Modal

“Uangnya itu sebetulnya bukan dari PMD, tetapi untuk jaga stoknya itu kan harus punya modal dulu, itu yang jadi masalah, Ibu enggak punya modal untuk belinya. Maka dari itu, PSO-nya harus Ibu terima dulu,” kata Marina.

Marina mengaku sudah meminta bantuan Biro Perekonomian DKI Jakarta untuk pencairan dana PSO. Dia yakin, PSO itu bisa dicairkan karena dananya sudah dipegang Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/21/06485101/dharma-jaya-tak-dapat-pmd-pemegang-kjp-tak-lagi-dapat-daging-murah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here